Ketentuan layanan

Ketentuan penggunaan Lapor Merauke

Dengan memakai layanan ini, pengguna menyetujui ketentuan penggunaan kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Merauke.

Terakhir diperbarui: 27 Mei 2026

Ruang lingkup layanan

Lapor Merauke digunakan untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi yang berkaitan dengan layanan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Pelapor masyarakat

Dapat membuat laporan dengan akun, tanpa akun, atau melalui jalur privat/cepat sesuai kebutuhan.

Petugas berwenang

SuperAdmin, Admin OPD, dan Bupati mengakses data sesuai role dan kewenangan yang diberikan.

Tanggung jawab pelapor

  • Mengisi data dan uraian kejadian secara benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Tidak mengunggah konten yang memuat ancaman, fitnah, ujaran kebencian, pornografi, spam, atau data pribadi pihak lain yang tidak relevan.
  • Menjaga kerahasiaan nomor tiket, kode akses, password, dan perangkat yang digunakan untuk masuk.
  • Memberikan klarifikasi jika petugas membutuhkan informasi tambahan untuk memproses laporan.

Moderasi dan penanganan laporan

  • Laporan dapat diverifikasi, diteruskan, ditolak, ditutup, atau diarsipkan sesuai hasil pemeriksaan petugas.
  • Laporan publik dapat ditampilkan setelah melewati moderasi dan tetap mengikuti kebijakan perlindungan data sensitif.
  • Laporan privat/cepat diproses dengan pembatasan akses identitas pelapor.
  • Petugas dapat meminta perbaikan informasi jika laporan belum cukup jelas untuk ditindaklanjuti.

Akun, sesi, dan penghapusan

Pengguna wajib menjaga akses akun. Sistem dapat mengakhiri sesi jika token sudah tidak valid, akun dinonaktifkan, atau terdapat indikasi penyalahgunaan.

Pelapor dapat membaca kebijakan penghapusan akun pada halaman Penghapusan Akun.

Batasan layanan

  • Layanan ini bukan kanal darurat medis, kebakaran, kriminal, atau bencana yang membutuhkan respons segera.
  • Waktu tindak lanjut dapat berbeda tergantung kelengkapan data, kewenangan OPD, dan kompleksitas laporan.
  • Gangguan jaringan, pemeliharaan sistem, atau perubahan kebijakan dapat memengaruhi ketersediaan layanan.
  • Ketentuan ini dapat diperbarui untuk menyesuaikan regulasi, kebutuhan operasional, atau peningkatan keamanan.